PEKANBARU – Program Universal Health Coverage (UHC) Pemko Pekanbaru akan melayani kesehatan 98,62 persen warga Pekanbaru. Program Pemerintah Pusat yang diluncurkan pertama kali pada 1 Juli 2023 dan saat ini menjadi primadona di kota Pekanbaru beberapa waktu lalu sempat terkendala akibat gangguan sistem sudah bisa kembali diakses seperti yang dikutip dari TNNnews.
“Sejak 1 Juli 2023, kami sudah menerapkan program UHC. Tahun ini, pelayanan kesehatan ditargetkan bagi 98,62 persen warga. Bila masyarakat butuh pelayanan kesehatan langsung dapat dilayani dengan menggunakan KTP,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Sebelumnya, pihak Pemko Pekanbaru harus menyiapkan anggaran sekitar Rp95 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun depan. Pemko berupaya agar biaya kesehatan itu bisa ikut ditanggulangi Pemprov Riau.
“Kami harus membayar BPJS Kesehatan Rp95 miliar pada tahun depan. Saya minta Dinas Kesehatan (Dinkes) harus berpikir keras agar kita tak mengeluarkan anggaran sebanyak itu,” ujar IP sapaan akrab Indra Pomi.
Karena, UHC ini diwujudkan dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Hal akibat kondisi masa lalu tentang keuangan daerah.
“Universal Health Coverage (UHC) tidak mudah dicapai. Kami mewujudkannya dengan bersusah payah,” Ujar Indrapomi.
Meski begitu, pemko tetap berkomitmen dan bisa menganggarkan Rp42 miliar program UHC tahun ini. Pada tahun depan, masyarakat Pekanbaru akan terlayani UHC mencapai 98 persen dari 1,2 juta.
Caranya, Dinkes harus meminta budget sharing (berbagi anggaran) dari Pemprov Riau. Pemko juga harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Supaya, sebagian biaya UHC itu jangan dibayar pakai uang kita, tapi pemerintah pusat,” pungkas Indra Pomi.(dil*