PEKANBARU - Menjelang pemilihan Wali Kota (Pilwako) Pekanbaru 2024, suasana politik di kota ini semakin memanas. Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, secara tegas mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Risnandar menegaskan bahwa ASN yang terbukti terlibat politik praktis akan ditindak sesuai ketentuan. Bahkan, ia mempersilakan Tim Gakkumdu untuk menindak tegas oknum ASN yang melanggar. “Pengawasan terhadap netralitas ASN akan diperketat. Jika ada rekomendasi terkait dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya,” ujar Risnandar, Kamis (26/9/2024).
Ia juga mengingatkan para calon kepala daerah (paslon) agar tidak menarik ASN ke dalam politik praktis. Menurutnya, tidak hanya ASN yang akan dikenai sanksi, tetapi juga paslon yang terbukti mengajak ASN untuk terlibat. “Jika kandidat terbukti mengajak ASN, maka akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilwako berjalan adil dan seimbang,” tambahnya.
Untuk memperkuat komitmen ini, Risnandar telah mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, serta tenaga pendamping program pemerintah untuk mendukung calon tertentu. “Pemerintah berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024,” jelasnya.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru siap mengawal seluruh proses Pilwako hingga tahap pelantikan, memastikan semua pihak, termasuk ASN dan paslon, mematuhi aturan yang berlaku.